Undang-Undang Cipta Kerja: Mengapa banyak yang menolak? - BBC News Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja: Mengapa banyak yang menolak? - BBC News Indonesia




Usai sidang paripurna DPR, empat draf Undang-Undang Cipta Kerja muncul dalam waktu berdekatan. Menurut sejumlah akademisi, itu adalah indikasi undang-undang tidak sah. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejak awal penyusunan, UU Ciptaker menyalahi aturan. “Naskah akademis dibuat bersamaan dengan penyusunan undang-undang, padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, naskah akademis itu adalah perumusan masalah yang tidak tergambarkan dalam RUU,” Kata Asfina. Sementara, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sudah kehilangan legitimasi. “Dalam hukum tata negara (undang-undang yang) tidak sah, tidak otomatis batal tapi bisa diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Presiden yang baik harusnya merespon dan membatalkan, ini clear sekali setelah paripurna dan kemudian diubah-ubah. Jadi batalkan atau tunda sehingga dapat dibuat dengan cara yang demokratik,” jelas Bivitri. Meski sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk mengulang proses penyusunan undang-undang, Presiden Joko Widodo menegaskan para pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. ============ Berlangganan channel ini di: https://bit.ly/2Mkg9hY Instagram: https://ift.tt/2nV3kkF Twitter: https://twitter.com/BBCIndonesia Facebook: https://ift.tt/2MWR7XX #bbcindonesia #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #UUCiptaker

Post a comment

Copyright © VodLan Indonesia . Designed by OddThemes and Seotray